Vatikan Ingin Jalin Hubungan Lagi dengan China

Pemimpin Gereja Katolik Roma sedunia, Paus Benediktus XVI, pernah menyatakan bahwa salah satu prioritasnya adalah menciptakan kembali hubungan diplomatik dengan China. Namun, kalangan pengamat akhir pekan lalu menilai bahwa normalisasi hubungan tersebut masih terganjal oleh keinginan Beijing untuk mengendalikan gereja Katolik di negeri Tiongkok, menurut Sinar Harapan.

Hubungan antara China dan otoritas Gereja Katolik Roma (Vatikan) terputus sejak tahun 1951 ketika pemerintah negeri komunis tersebut mengusir duta besar Vatikan di Beijing. Selain itu, Beijing menuntut Vatikan memutuskan hubungan dengan Taiwan sebagai syarat normalisasi hubungan. Pasalnya Taiwan dianggap Beijing tetap berada dalam kedaulatan China yang memberontak sejak tahun 1949. Oleh karena itu, selama ini China menolak mengakui otoritas Vatikan, begitu pula dengan Paus, atas umat Katolik di China, yang hanya boleh beribadah di gereja-gereja yang dikendalikan pemerintah.

Kendati demikian, harapan adanya normalisasi hubungan antara kedua pihak kembali merebak setelah Paus Benediktus XVI memerintah Vatikan sejak April tahun lalu, dengan menggantikan Paus Yohanes Paulus II yang telah mangkat. Benediktus XVI, yang berasal dari Jerman, menyatakan bahwa normalisasi hubungan diplomatik dengan China merupakan salah satu prioritasnya. Sebagai tindak lanjutnya, Vatikan pun langsung menerapkan kebijakan strategis. Seperti diungkapkan Menteri Luar Negeri Kardinal Angelo Sodano Oktober tahun lalu, salah satu langkah Vatikan tersebut di antaranya dengan berencana memindahkan kantor perwakilan dari Taipei, Taiwan, ke Beijing. Selain itu, penunjukan rohaniwan Katolik kelahiran Shanghai, Joseph Zen, sebagai uskup agung di Hong Kong merupakan langkah Vatikan untuk kembali dekat dengan China. Ini karena Zen dikenal pernah bekerja di seminari-seminari yang dikendalikan pemerintah Tiongkok.

Namun, keinginan Vatikan untuk menormalisasi hubungan dengan China masih menemui kendala. Menurut kalangan pengamat, kendala terbesar yaitu sikap Beijing yang tetap menolak mengakui otoritas Paus atas penunjukan uskup agung untuk memimpin gereja Katolik di China. Menurut data pemerintah, gereja resmi di China memiliki sekitar empat juta umat. Itu belum termasuk jumlah umat gereja-gereja bawah tanah, yang menurut perhitungan Vatikan, dapat mencapai sekitar 10 juta orang. Umat Katolik di China yang loyal kepada Paus terpaksa beribadah di gereja-gereja yang dianggap ilegal oleh pemerintah setempat. Konsekuensinya, sudah ada mereka yang menerima perlakuan tidak menyenangkan bahkan sampai dipenjara.

Di negara-negara lain, semua uskup dan uskup agung yang memimpin gereja Katolik Roma ditunjuk oleh Vatikan. Namun, situasi tersebut tidak berlaku di China di mana selama ini kepala gereja atau uskup agung Katolik Roma di Tiongkok ditunjuk oleh Asosiasi Umat Katolik Patriotik China (CCPA), yang dibentuk pemerintah pada tahun 1957. Tidak heran bila pemerintah menuntut Vatikan agar tidak “turut campur dalam urusan domestik China”.

“(Seorang uskup) harus mencintai tanah airnya dan cinta kepada Tuhan, dan bersama dengan rakyat membangun sosialisme sesuai dengan karakter bangsa China,” kata Liu Bainian, juru bicara CCPA. “Para uskup yang didukung Vatikan tidak loyal kepada rezim politik yang tengah memerintah China. Bila orang semacam ini menjadi uskup, gereja di China tidak akan punya masa depan,” lanjut Liu.

Namun, Vatikan tetap ingin menegakkan otoritasnya atas gereja Katolik di China. “Pemerintah (China) itu atheis. Bagaimana bisa mereka memutuskan siapa yang harus menjadi pemimpin spiritual?” kata Anthony Lam, seorang cendekia Katolik dari lembaga The Holy Spirit Study Centre yang berpusat di Hong Kong. “Memilih uskup yang tepat merupakan hal yang sangat penting bagi Vatikan. Tidak sekadar memberi restu kepada seorang kandidat untuk memimpin gereja lokal,” kata Benoit Vermander, pengamat dari Ricci Institute di Taipei.

Menurut Lam, bila normalisasi hubungan antara Vatikan dan China berjalan mulus, masalah-masalah yang masih mengganjal, terutama menyangkut otoritas penunjukan uskup, harus terlebih dahulu diselesaikan. “Normalisasi hubungan seharusnya dapat membuat China mengalami kebebasan beragama yang lebih baik. Bila soal otoritas gereja masih berlangsung, lalu apa gunanya?” tanya Lam.