Para Uskup Kritik Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Terhadap Lembaga Pendidikan Swasta

Para uskup Katolik di Negara Bagian Kerala,Kochi, India mengkritik pernyataan pemerintah negara bagian itu yang, menurut mereka, mencampuri urusan lembaga-lembaga pendidikan mereka.

Dewan Uskup-Uskup Katolik Kerala (KCBC, Kerala Catholic Bishops' Council) menuduh pemerintah "memberlakukan norma-norma yang tidak praktis" terhadap sekolah-sekolah yang dikelola Gereja dan sekolah-sekolah swasta lainnya seperti sekolah keperawatan, manajemen, dan teknik mesin di pesisir bagian barat di negara bagian itu.

Para uskup bertemu 8-9 Juni di Kochi, ibukota komersial dari Negara Bagian Kerala. Kochi terletak 2.595 kilometer selatan New Delhi. Pernyataan pers 9 Juni memperingatkan bahwa "kesulitan untuk mematuhi" peraturan pemerintah tentang penerimaan siswa baru dan uang sekolah akan memaksa Gereja untuk menutup sekolah-sekolah yang telah dibuka di negara bagian itu enam tahun lalu.

Selain sekolah-sekolah ini, Gereja mengelola 60 persen dari lembaga-lembaga pendidikan Kerala, kata Dewan Antar-Gereja untuk Pendidikan (organisasi payung yang mewakili sejumlah lembaga pendidikan di bawah manajemen Kristen).

Lembaga-lembaga Kristen, Hindu, dan Islam mengelola 130 kolese dan 1.605 sekolah menengah di negara bagian itu.

Uskup Auksilier Trichur Mgr Andrews Thazhath menduga bahwa norma-norma baru itu diputuskan pemerintah "tanpa mempertimbangkan realitas ini." Mendirikan sebuah sekolah keperawatan membutuhkan biaya hampir 1 miliar rupee (US$22.7 juta), jelasnya.

Menurut Uskup Thazhath, para pengelola sekolah mendapatkan uang itu lewat pinjaman bank dan cara-cara lain. Uang sekolah dari para siswa dipakai untuk membayar gaji karyawan dan biaya pemeliharaan sekolah. Jika dana ini tidak mencukupi, katanya, biaya perawatan para pasien yang masuk rumah sakit yang berhubungan dengan sekolah-sekolah keperawatan itu, akan dinaikkan. "Tapi kami tidak tega memeras pasien," lanjutnya.

Peringatan para uskup itu muncul dua hari setelah pemerintah negara bagian itu meminta sekolah keperawatan dan sekolah teknik swasta untuk menerima para siswa dan biaya pendidikan yang telah ditetapkan sesuai norma-norma resmi yang baru itu.

Norma-norma itu menetapkan bahwa sekolah hendaknya menerima 50 persen siswa dari daftar kualifikasi yang diterbitkan pemerintah setelah ujian masuk bersama. Para siswa ini akan membayar hanya biaya nominal yang ditetapkan seperti sekolah-sekolah negeri. Mereka tidak perlu membayar biaya lainnya atau memberi sumbangan.

Lembaga-lembaga swasta bisa menerima para siswa sesuai pilihan mereka untuk tempat duduk yang masih tersedia. Namun lembaga-lembaga itu tidak boleh meminta bayaran lebih dari 115.000 rupee sebagai biaya tahunan. Pemerintah berencana untuk memperkenalkan sebuah undang-undang yang mengatur prosedur pembayaran tersebut.

Varkey Kardinal Vithayathil dari Ernakulam-Angamaly menyampaikan sambutan pada pertemuan para uskup, 8 Juni. Ia mengatakan, norma-norma pemerintah itu "tidak praktis dan sangat sulit untuk ditaati." Gereja telah berkarya di sektor pendidikan di negara bagian itu selama bertahun-tahun, tapi norma-norma baru itu akan membunuh prakarsa semacam itu, lanjut kardinal.

Sebuah pernyataan pers yang dikeluarkan para uskup menyebut langkah pemerintah itu tidak bijaksana. Dikatakan, lembaga-lembaga Gereja bertujuan untuk memberikan "pendidikan yang relatif murah tapi berkualitas." Penerimaan gratis bagi para siswa baru yang ternyata mampu menghabiskan "banyak" uang untuk biaya kursus persiapan ujian masuk itu, merupakan sesuatu yang tidak adil dan tidak bisa diterima, kata para pemimpin Gereja itu.

Berbicara dengan UCA News pada 10 Juni, Sekretaris KCBC Uskup Auksilier Trivandrum Mgr Joshua Ignathios mengatakan, Gereja telah bergabung dengan umat beragama lain untuk mengusulkan sejumlah alternatif.

Jurubicara KCBC Pastor Philip Nelpuraparambil menyesal bahwa langkah pemerintah itu memaksa manajemen sekolah-sekolah swasta untuk menanggung "seluruh beban finansial pengelolaan sebuah lembaga." Ia mengatakan kepada UCA News 10 Juni, sekolah-sekolah menuntut "kebebasan" menyangkut penerimaan siswa baru dan penetapan biaya sekolah.

Menteri Pendidikan Negara Bagian Kerala Nalakathu Soopy mengatakan, pemerintah ingin menjamin keadilan bagi semua orang. Masalah utamanya adalah bahwa kaum miskin tidak mampu membayar uang sekolah yang cukup mahal yang dituntut oleh sekolah-sekolah swasta, lanjutnya.

Menteri itu mengatakan kepada media pada bulan Juni bahwa pemerintah ingin memberi kesempatan yang sama kepada orang miskin dan orang kaya "di bidang pendidikan yang sangat penting, yakni keperawatan dan teknik."

Sumber: (UCAN) mirifica.net