Ruko Jadi Tempat Ibadah Umat Kristiani Karena Sulitnya Perizinan, kata Tokoh

Penggunaan gedung serbaguna, rumah atau pun rumah toko (ruko) sebagai tempat ibadah sebagian umat Kristiani yang berbuntut pada munculnya protes dari masyarakat, tidak lain karena masalah perizinan, kata tokoh Kristiani.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Damai Sejahtera, Denny Tewu, kenyataan menunjukkan, pendirian gedung gereja sangat sulit, bahkan yang sudah mendapat izin pun masih dihalangi oleh masyarakat, sementara aparat pemerintah tidak tegas.

Denny menyatakan, selama proses perizinan sulit untuk pendirian gereja, penggunaan rumah, ruko atau gedung sebagai tempat beribadah, akan terus terjadi.

"Banyak tempat ibadah umat Kristen memang di satu sisi sudah mendapat izin dari pemerintah, namun di lapangan terkadang masih mengalami persoalan atau benturan dengan masyarakat sekitar. Memang sudah ada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), namun kasus pelarangan beribadah masih terjadi," ujar Denny di tengah Dies Natalis Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI Jumat lalu, Suara Pembaruan memberitakan.

Dikatakan, PDS menawarkan kepada Pemerintah agar setelah FKUB terbentuk perlu juga dibentuk sebuah staf khusus atau staf ahli di kantor Departemen Agama atau berada di bawah Presiden atau Wakil Presiden maupun Menko Kesra yang secara khusus memberikan mediasi jika terjadi kasus-kasus penutupan tempat ibadah seperti terjadi beberapa waktu lalu.

"Tentunya pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak ingin lagi ada tuduhan bahwa bangsa Indonesia anarkis dan pelanggaran hak asasi manusia soal termasuk penutupan tempat ibadah, karena sangat mencoreng nama dan wajah Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Dewan Penasehat PIKI, Dr Arief Gosita meminta pemerintah dan seluruh warga bangsa meningkat peran keluarga agar lebih memiliki rasa tenggang rasa, saling menghormati, saling tepo seliro dan saling menghargai perbedaan serta pluralisme. Demikian pula, tokoh dan para pemimpin agama harus terus membangun dan menyadarkan seluruh umatnya soal semangat kebhinneka tunggal ikaan.

Hal senada diungkap dosen Universitas Islam Negeri Jakarta dan juga aktivis Forum Masyarakat dialog Antargama Muhammad Hersan. Hersan menilai, Pancasila dan semboyan bhineka tunggal ika merupakan harga mati.