Pilpres RI dan AS Tahun 2004

Dalam Konvensi Partai Demokrat di Boston, putra bungsu almarhum Presiden Ronald Reagan yang dipanggil Ron Reagan berpidato menentang Presiden Bush karena ia berpandangan liberal dalam pelbagai isu sosial, seperti masalah gay dan perang Irak.

Dalam Konvensi Partai Republik di New York, Senator Zell Miller dari Partai Demokrat dimanfaatkan untuk menelanjangi ketidakmampuan capres John Kerry sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang AS.

Partai Demokrat AS menurut Zell Miller sedang dikuasai oleh kelompok liberal kiri yang sangat antikelompok neocon yang dianggap sebagai sayap paling kanan yang mendominasi Partai Republik melalui Bush, Cheney dan Karl Rove. Partai Demokrat mengandalkan isu domestik dan ekonomi dalam pemilu sebab dalam isu terorisme memang Bush kuat sekali posisinya untuk ditantang secara terbuka. Celakanya, John Kerry dalam pidato Konvensi tampak kurang jelas menyampaikan agenda programnya.

Sementara itu, Presiden Bush dalam pidato Rabu (1/9) malam dengan rinci menyampaikan agenda reformasi perpajakan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan tentu saja keamanan dari terorisme sebagai prasyarat mutlak kelangsungan hidup manusia.

Karena itu, polling terakhir oleh Majalah TIME melejitkan popularitas Bush menjadi 52% di atas Kerry yang hanya 41%.

Perkembangan terorisme internasional yang meningkatkan serangan di Israel, Irak sampai Rusia telah mempengaruhi para pemilih di AS. Mereka cemas akan ancaman teror seperti Beslan yang mengancam dan membunuh kanak-kanak. Mereka juga mulai mempertanyakan sikap hantam kromo para teroris Irak yang menyandra wartawan Prancis dan membunuh pekerja Nepal, Turki, wartawan Italia dan banyak lagi warga bangsa non-AS yang memperlebar perang antiteror menjadi isu global.

Tidak kurang dari Arafat dan Hamas menyesalkan penculikan wartawan Prancis dan mengimbau Islamic Army of Iraq untuk membebaskan dua warga Prancis. Penculikan dan kalau terjadi pembunuhan terhadap warga Prancis itu akan mengakibatkan dunia kembali berada dalam konfrontasi pasca 911, kubu teroris lawan antiteroris yang berimpitan dengan SARA global.

Dalam kondisi global seperti itulah pemilihan Presiden AS masih akan berkisar pada faktor keselamatan dan keamanan atau isu terorisme sedang masalah ekonomi menjadi faktor kedua. Sebab apa gunanya bicara ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kalau orang sudah menjadi mayat seperti nasib ibu dan kanak-kanak di Beslan.

Indonesia tidak mengalami demam antiterorisme walaupun sudah jadi korban dua kali di Bali dan Marriott. Bahkan dengan santai pelaku bom Bali diajak bercengkerama di Starbuck Coffee, suatu pelecehan terhadap rasa keadilan, etika dan moral masyarakat yang ingin menegakkan hukum secara konsisten dan konsekuen.

Serangan terhadap SBY terus menggebu seperti serangan terhadap John Kerry yang dianggap tidak akan mampu tegas sebagai Panglima Tertinggi karena track record plin-plan atau flip-flopnya selama 20 tahun menjadi Senator. Di Indonesia SBY diserang dengan tuduhan antek AS, agen CIA. Lucunya ada juga isu SBY dikendalikan oleh Jusuf Kalla, Yusril Ihra Mahendra dan sekarang Hidayat Nur Wahid dalam suatu poros yang jelas lebih kental nafas "syariah"-nya daripada Koalisi Kebangsaan (KK) yang Pancasilais walaupun di dalam kubu KK ada juga Hamzah Haz yang secara demonstratif mendukung Abubakar Basyir dan kelompok radikal lain.

Jadi kalau bicara siapa pelindung, pendukung, perangkul kelompok radikal "syariah" , sebetulnya Mega maupun SBY adalah setali tiga uang. Alias keduanya menari di atas gendang populisme. Karena khawatir dan takut kehilangan massa yang masih kental "syariah"nya, keduanya harus memperlihatkan toleransi, moderasi atau simpati dan empati kepada kubu syariah.

Apa boleh buat, politik Indonesia ternyata tidak beranjak jauh dari Debat Konstituante yang masih selalu berkiblat dan tersandra oleh konflik Pancasila vs Piagam Jakarta. Politik aliran yang selalu disangkal oleh pelbagai pakar seperti Liddle dan pakar-pakar baru yang ingin mengubur teori Herbert Feith dan Clifford Geertz itu ternyata tidak bisa dilenyapkan begitu saja dari bumi politik Indonesia.

Walaupun secara formal partai yang ingin menegakkan syariat Islam dan Piagam Jakarta adalah minoritas namun dalam praktek politik, para elite dari semua kubu termasuk yang moderat dan pluralis seperti Gus Dur sampai yang nasionalis sekuler seperti Megawati maupun SBY harus mengakomodasi pandangan "syariah-isasi" politik di Indonesia.

Rakyat menjadi permainan seperti kelereng yang digelundungkan dan dibenturkan satu sama lain oleh para elite yang menyodok ke segala arah bagaikan pemain bilyar ingin mengegolkan nafsu dan ambisinya untuk berkuasa. Demi kekuasaan, bila perlu rakyat diadu domba satu sama lain secara ekstrem. Celakanya, benih kebencian dan dendam kesumat sudah telanjur merasuk kedalam masyarakat terutama yang mengalami adu domba di Poso, Sampit, Ambon dan wilayah lain diseluruh Indonesia.

Masalah peka seperti agama, syariah, HAM, minoritas yang ketakutan terhadap mayoritas, sekarang menjadi sangat peka karena mudahnya meledak atau dibumbui oleh faktor global seperti Al Qaeda dan JI/Hambali. Dalam konteks seperti itu, kompetisi 20 September mestinya tidak boleh terpuruk menjadi perang habis-habisan yang menghalalkan segala cara termasuk fitnah, rumor, gosip yang tidak berdasar.

Seperti tuduhan antek AS, agen CIA, pendukung syariah dan pelbagai isu sarat SARA yang sebetulnya menggelikan, menjengkelkan dan bisa jadi bumerang bagi pengedarnya. Isu militerisme juga menggelikan sebab yang ingin memaksakan RUU TNI sekarang justru presiden sipil Megawati. Orang yang mencabut SIUPP bukan wartawan Harmoko tapi malah Jenderal Yunus Yosfiah yang sekarang di PPP. Dalam kasus prinsipiil itu, jenderal PPP malah lebih demokratis dari Ketua PWI. Sekarang malah ada gejala politisi mau mengurangi lagi kebebasan pers yang dianggap sudah kebablasan. Ini lebih berbahaya daripada segala manuver politik gaya Soeharto yang masih dipraktikkan oleh sisa-sisa elite Orde Baru.

Mengikuti berita pembebasan Anwar Ibrahim oleh Mahkamah Agung Malaysia yang jelas direstui PM Abdullah Badawi, kita harus mengakui bahwa pengalaman dua "diktatur", yaitu Soeharto dan Mahathir di dua negara -- Malaysia dan Indonesia -- memberikan peringatan agar jangan terulang lagi. Biasakanlah berpolitik menghormati oposisi dan bersaing secara fair , terbuka dan tidak memakai fitnah apalagi pembunuhan politik.

Indonesia sudah telanjur mengalami diktatur 40 tahun lebih dan Malaysia hampir 25 tahun, jadi masing-masing harus dientaskan dari penyakit Ken Arok yang melekat pada karakter para elite. Selama puluhan tahun mereka harus mengabdi menjadi antek penguasa tunggal, Soeharto dan Mahathir. Perlu beberapa tahun untuk mencuci hati nurani, dan budi pekerti serta pikiran sehat untuk mengenyahkan sindrom penjilat, pengekor sekaligus pengkhianat yang menjadi ciri sistem diktatur.

Di alam demokrasi persaingan dihalalkan dan dilakukan secara terhormat melalui pemilu, bukan dengan peluru. Tentu saja dengan syarat elitenya bukan bermental pengadu domba yang tega mengorbankan rakyat dan terhadap sesama elite juga masih berwatak gladiator Romawi yang hanya punya pilihan: menang atau mati. Revolusi mental dan karakter itu jauh lebih sulit dari reformasi sistem politik dan pemilu.

SP