Survei: Hidup Tidak Lebih Baik Dengan Perda Syariat

Kebanyakan orang Indonesia mendukung perda syariat meskipun di beberapa daerah hukum itu gagal meningkatkan kesejahteraan sosial, hasil sebuah survei.

"Kesejahteraan masyarakat tetap sama seperti sebelum perda syariat diberlakukan," bunyi survei tersebut, Jakarta Post memberitakan.

Beberapa daerah memberlakukan perda syariat meskipun diperingatkan peraturan itu mengabaikan hak sipil perempuan dan non-Muslim.

Riset Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) bekerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung itu diadakan dibawah Universitas Islam Negeri Jakarta di enam daerah.

Setiap daerah telah mengimplementasikan perda syariat antara Agustus 2006 dan Oktober 2007, termasuk Bireun di Aceh, Tasikmalaya dan Indramayu Jawa Barat, Bulukumba di Sulawesi Selatan, Bima di NTB, dan Tangerang di Banten.

Dari survei yang melibatkan 1000 responden, diantaranya 200 non Muslim, 44,5 persen umat Muslim mengatakan perda tidak meningkatkan ekonomi daerah mereka, seperti yang diharapkan sebelumnya.

"Di Bireun, sektor turis menurun semakin drastis setelah dijakankan hukuman cambuk untuk perzinahan dan alkohol," kata periset CSRC Syukran Kamil.

27,7 persen responden Bireun mengatakan ekonomi mereka semakin memburuk namun 26,4 persen mengatakan kesejahteraan mereka telah meningkat berkat perda tersebut.

Namun, perarturan itu didukung 94,7 persen responden yang percaya perda itu dibutuhkan sebagai "jalan keluar" dari berbagai permasalahan yang menggantungi bangsa ini.

Dukungan juga datang dari 46 persen dari responden non-Muslim.

"Alasan utama mereka karena responden (Muslim dan non-Muslim) percaya syariat adalah kewajiban agama," kata Syukran.

Temuan itu menkonfirmasi survei sebelumnya yang diadakan UIN antara 2001 sampai 2004 yang mencatat tingkat persetujuan terhadap perda syariat lebih dari 70 persen.

Cendekiawan Islam Azyumardi Azra dan Noorhaidi Hasan mengatakan tidak terkejut dengan angka persetujuan.

Umat Muslim umumnya akan mengatakan "ya" jika ditanya apakah mereka setuju syariat diberlakukan di negeri ini, kata Azyumardi.

Tapi ia mengatakan bahwa jika responden ditanyakan lebih spesifik, misalnya apakah mereka akan menyetujui hudud (hukum kriminal Islam yang keras), yang merupakan bagian dari syariat, "jawaban mereka akan benar-benar berbeda."

Ia mengatakan mereka yang mendukung percaya syariat adalah "obat mujarab bagi penyakit-penyakit sosial termasuk judi dan prostitusi."

Azyumardi, Noorhaidi dan cendikiawan Katolik Daniel Dakidae mengatakan survei itu cukup "luas."

Survei itu juga menemukan bahwa non-Muslim di Indonesia lebih toleran daripada Muslim.

Kebanyakan responden Muslim akan menolak jika ada gereja dan tempat non-Islam di lingkungan mereka dan tidak mau menyekolahkan anak mereka ke sekolah non-Muslim.

Namun, kebanyakan responden non Muslim menyatakan tidak mempersoalkan pendirian mesjid bahkan jika tepat di depan pintu rumah mereka.