Politisasi Agama Masih Menjadi Isu Krusial Tahun 2009

Acara diskusi panel dalam rangka peluncuran Laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia tahun 2008 versi CRCS UGM (5/1) di Jakarta. (Foto: Kristiani Pos)

Untuk pertama kalinya Center for Studies and Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gajah Mada (CRCS UGM) melakukan riset dan menerbitkan laporan tahunan tentang kehidupan beragama di Indonesia, khususnya menyangkut pluralisme beragama sepanjang tahun 2008.

Sepanjang ahun 2008 kehidupan relasi keagamaan di Indonesia masih banyak diwarnai oleh praktik-praktik kekerasan, dan keberadaan SKB dirasa tidak terlalu efektif dalam pelaksanaannya.

Konflik -konflik kekerasan yang diwarnai oleh kekerasan internal agama sendiri yang justru lebih dominan terjadi. Upaya pemerintah untuk memfasilitasi dialog patut mendapat apresiasi dan perlu dilanjutkan lebih maksimal lagi.

Prof. Dr. Franz Magnis Suseno dalam ruang diskusi panel (9/1) lalu di Aula Nurcholis Madjid, Jakarta, mengungkapkan bahwa Indonesia dinilai baik dalam mengatasi terosrisme tetapi Indonesia belum berhasil mengatasi masalah teologi.

Franz juga menanyakan tentang tendensi kearah manakah Indonesia ini ke depannya dan apa yang harus kita lakukan.

Melihat adanya kecenderungan pemerintahan yang berbau syariah, dinilai mengkhawtirkan dan menimbulkan keresahan bagi kelompok minoritas apakah Indonesia akan tetap menjadi ranah bagi agama-agama yang berbeda atau tidak?”ujar Franz.

Sekalipun dalam kehidupan toleransi dan keterbukaan tetapi dalam praktiknya masih terselip ketakutan dan kecurigaan terhadap kelompok minoritas, melihat hal tersebut pemerintah dianggap masih belum melakukan tugasnya dengan baik.

Terkait dengan konflik internal agama yang marak terjadi Franz berpendapat bahwa masing-masing agama berhak menarik batas-batasnya akan tetapi tetap harus menghormati mereka yang berbeda agama, untuk itu peranan pemimpin sangat penting untuk memberikan panutan.

Yoseph Stanley (Komnas HAM) mengatakan bahwa pemerintah jangan terlalu banyak mengintervensi warga negara.

Menurutnya, pemerintah dalam setiap ucapannya cenderung menuntut kewajiban asasi masyarakatnya tanpa melihat bahwa merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk mengurusi masyarakat negaranya.

Menurutnya, dalam beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi , pemerintah punya hak untuk melakukan pembatasan akan tetapi tetap berdaulat dan bersifat adhoc.

Pemerintah berhak melakukan pembatasan bahkan mengehntikan apabila dinilai dapat membahayakan jiwa masyarakatnya seperti contoh kasus ajaran sesat yang menyatakan bahwa tanggal 6 Juni 2006 merupakan hari kiamat tahun 2006, dalam hal ini pemerintah berhak untuk menghentikan ajaran tersebut.

Kasus konflik keagamaan seputar keberadaan rumah ibadah masih banyak terjadi sepanjang tahun 2008. Dalam catatan riset CRCS tercatat setidaknya terdapat 12 kasus yan menyangkut masalah keberadaan rumah ibadah sepanjang tahun 2008. Kasus-kasus yang senyatanya terjadi bisa lebih dari jumlah tersebut.

Lebih lanjut Zainal Abidin Bagir selaku Presiden Eksekutif CRCS UGM mengatakan bahwa politisasi agama masih menjadi isu yang perlu diperhatikan baik menyangkut jabatan tertentu di dalam birokrasi pemerintah, Pilkada dan Pemilu tahun 2009. Indikator terjadi atau tidaknya politisasi agama mesti dimasukkan sebagai poin dalam indicator fairness sistem monitoring Pemilu 2009. Gerakan untuk menguji dan mendesak para kandidat dewan, wakil daerah dan calon presiden-wakil presiden apakah mereka siap untuk memperjuangkan kebebasan beragama dan anti-kekerasan patut dipertimbangkan menjadi isu strategis,”ujarnya.

Kesimpulan dari hasil laporan tersebut adalah bahwa perluanya mensinkronkan pemenuhan kebebasan beragama dan pembatasannya, tanpa itu maka akan banyak terjadi kriminalisasi praktik-praktik ekspansi keagamaan.

Dalam laporannya CRCS UGM berusaha menghindari pemunculan angka tanpa memberikan konteks peristiwa yang bisa berujung pada kesalahpahaman, dan laporan ini juga berusaha menggambarkan pluralisme sivik bukan pluralisme ala MUI, yaitu menyangkut pembuatan kebijakan dan penegakan hukum dalam soal-soal hubungan sosial kelompok-kelompok agama, dan juga bagaimana kelompok masyarakat yang berbeda agama berhubungan satu sama lain secara negatif atau positif.