Home >Society >Society

Toleransi Beragama di NTB Mendapat Pujian

Besarnya toleransi beragama di umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga tidak ada gejolak di masyarakat mendapat kekaguman dari Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Helmy Faisal Zaini.

"NTB perlu menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, dalam masalah kerukunan dalam menjalankan agama," kata Menteri di Pancor, Lombok Timur, Minggu (25/7/2010), Antara memberitakan.

Ia mengatakan dalam kepemimpinan Zainul Majdi menjadi Gubenur Nusa Tenggara Barat (NTB) selalu menjaga kesinambungan dan komunikasi yang tidak terputus, antara pemimpin, ulama dan masyakaratnya yang terus berjalan hingga saat ini.

Dengan mengedepankan kerukunan budi pekerti yang baik yang diselaraskan dengan konsep-konsep pendidikan agama, sopan santun dan perilaku yang baik, sebagaimana yang diajarkan dalam cerminan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulama kharismatik.

Oleh karena itu, NTB ini merupakan satu provinsi yang mengajarkan ketulusan hati yang dilandasi dengan tiga pilar yang perlu harus ada dimiliki dalam memimpin untuk membangun sebuah daerah kearah yang lebih baik.

Diantaranya harus mengedepankan rasa Ikhlas, bersyukur dan sabar yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi ditengah-tengah era demokrasi reformasi yang terus berjalan ditengah-tengah keterbukaan.

"Kalau seorang pemimpin bisa memegang tiga pilar itu, maka dijamin akan sukses menjadi seorang pemimpin," ujar Faini.

Menurutnya transisi demokrasi di negara ini kelihatan sudah berjalan bagus dan perlu terus ditingkatkan mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah secara beriringan.

Semua kebijakan akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan bersama, kalau semua elemen yang ada bisa di fungsikan secara maksimal, tanpa ada yang terlupakan atau dikesampingkan yang tentunya harus dibarengi dengan melakukan berbagai macam terobosan yang bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat, Menteri PDT menegaskan.

"Peran pemimpin sangat penting dalam mengatur sistem pemerintahan yang baik, dengan mengacu pada nilai-nilai kejujuran, keadilan yang merata," katanya sambil menambahkan menjadi Presiden, Gubenur dan Bupati/Walikota di Indonesia tidak terlepas dari pilihan rakyat.