Home >Church >Church

PGI Respon Positif Pertemuan FPI dan Pemimpin Lintas Agama

Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) merespon positif pertemuan antara pimpinan Front Pembela Islam (FPI) dan pimpinan lintas agama.

"Pertemuan kemarin sangat bagus dan benar-benar pertemuan awal yang bagus untuk bisa dilanjutkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya," kata Pendeta Gomar Gultom, Sekretaris Umum (PGI) dalam perbincangan dengan Republika di Jakarta, Kamis (26/8).

Sehari sebelumnya, Ketua Umum International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi, memfasilitasi pertemuan antara pimpinan FPI dengan pimpinan lintas agama. Pertemuan tersebut membahas perkembangan isu-isu terkini terkait hubungan antarumat beragama di Indonesia, khususnya untuk menghindari adanya gesekan-gesekan antarumat beragama di Indonesia.

"Sangat bagus, dari pertemuan itu juga menghilangkan salah persepsi dari masing-masing pihak. Ini perlu untuk ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan lainnya ke depan," kata Gomar.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab, Habib Muhsin Ahmad Alatas (Ketua FPI), Munarman (Ketua FPI), serta pimpinan dari agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, serta Konghuchu.

Salah satu kesimpulan dari pertemuan itu, pemimpin lintas agama menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak tegas dan kurang bertanggung jawab terhadap masalah-masalah agama yang muncul di masyarakat.

Sayangnya, pertemuan itu tak dihadiri dari perwakilan pemerintah, padahal ICIS sebenarnya telah mengundang Menkopulhukam dan Menteri Agama untuk hadir. "Pemerintah memang kurang tegas dan kurang perhatian terhadap masalah agama yang muncul. Sungguh sangat disayangkan, pertemuan lintas agama ini juga tanpa kehadiran dari unsur pemerintah," tandas Kiai Hasyim.

JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi mengundang Ketua Front Pembela Islam (FPI) dan perwakilan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) untuk duduk bersama membahas perdamaian antarkedua kelompok.

Hasyim menjelaskan kelompok gereja kerap kali mengeluh karena sering diganggu dan mengatakan FPI berasal dari kelompok garis keras serta inklusif. Namun, FPI tetap membantah hal itu.

“Karena tidak ketemu akhirnya salah paham yang bisa masuk angin dan bisa dipelihara dan diperpanjang bagi orang-orang yang suka bisnis bencana. Dari pada begitu lebih baik ditemui saja,” ujar Hasyim di Jakarta, Rabu (25/8/2010).

Karena itu, Hasyim mengundang Ketua FPI Habib Riziq Shihab untuk bercerita didepan pihak gereja. “Saya suruh mereka cerita. Ternyata sebagian bisa diselesaikan, sebagian memerlukan dialog lebih lanjut,” tambahnya.

Pertemuan itu, kata dia, dimaksudkan untuk terus memelihara perdamaian dan toleransi di Indonesia yang mulai terkikis. “Karena Indonesia yang bisa di jual ke dunia tinggal toleransi. Kalau itu tidak ada sudah jeblok Indonesia. Mau jual apa kita?” jelasnya.

Menurut Hasyim, kebhinekaan masyarakat adalah modal besar untuk bisa menunjukkan kepada dunia tentang Islam dan indahnya toleransi.

“Alhamdulillah, jadi Habib Rizieq menjelaskan prinsip-prinsip yang ada di FPI. Dengan diberitahukannya prinsip FPI itu ketahuan mana yang maunya Habib Rizieq, atau maunya FPI dan ekses di lapangan. Dan semua FPI yang terlibat tidak semua atas nama FPI, itu bisa komando tetangga,” terang Hasyim.(

Tokoh Agama Nilai Pemerintah Abai

R Ferdian Andi R

Hasyim Muzadi

(inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta - Tokoh lintas agama menilai pemerintah tak bertanggung jawab terhadap kebebasan beragama. Mereka jua menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak tegas.

Pandangan tersebut dapat dilihat dari sikap pemerintah yang cenderung menghindar dari permasalahan, seperti masalah jemaat gereja HKPB di Bekasi. Demikian salah satu kesimpulan pertemuan tokoh lintas agama, Front Pembela Islam (FPI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di kantor International Conference of Islamic Scholars (ICIS), Jakarta, Rabu (25/8).

Hadir dalam pertemuan yang diprakarsai Sekjen ICIS KH Hasyim Muzadi tersebut, puluhan tokoh Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, serta perwakilan dari FPI dan FUI. Dari FPI diwakili langsung oleh Habib Rizieq dan Munarman. Sedangkan dari (FUI) diwakili sekjennya Muhammad Al-Khathath.

Sayangnya, pertemuan itu tak dihadiri dari perwakilan pemerintah, padahal ICIS sebenarnya telah mengundang Menko Pulhukam Djoko Suyanto dan Menteri Agama Suryadharma Ali untuk hadir. "Pemerintah memang kurang tegas dan kurang perhatian terhadap masalah agama yang muncul. Sungguh sangat disayangkan, pertemuan lintas agama ini juga tanpa kehadiran dari unsur pemerintah," kata Sekjen ICIS, KH Hasyim Muzadi dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan yang diisi dengan dialog tersebut membahas berbagai problem keagamaan yang muncul di masyarakat, diantaranya masalah jemaat gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), kebakaran masjid di Tapanuli Utara, dan rencana aksi pembakaran Al-Quran sedunia yang digalang Gereja Dove Outreach World Center, Florida, Amerika Serikat, 11 September mendatang.

Dalam pertemuan terbuka untuk media itu, semua tokoh agama sepakat, bahwa pengikut agama apapun tidak boleh diganggu ketika menjalankan ibadah. Sebab, kekebasan menjalankan ibadah telah mendapat jaminan dari negera.

Pemerintah harus melindungi hak beribadah setiap warganya, sesuasi keyakinan masing-masing. Namun, soal pendirian rumah ibadah merupakan masalah administrasi yang harus diselesaikan.

Dalam hal ini, masing-masing penganut agama harus mematuhi aturan pendirian rumah ibadah. Terkait masalah tersebut. Hasyim menegaskan, tidak ada hak apapun bagi seseorang untuk melarang orang untuk beragama dan beribadah. Dalam suasana perang saja, rumah ibadah harus tetap dilindungi.

"Tapi bahwa pendirian rumah ibadah perlu administrasi dari pemeritah, itu iya, tapi ibadahnya itu transendentral. Jadi kalau ada protes soal administrasi pendirian itu, ya ke pemerintahnya bukan ke umatnya lagi," ujarnya.

Banyak kasus bentrokan yang melibatkan oknum umat beragama, baik Islam ataupun Kristen. "Mungkin ada orang I