Konferensi Gereja Desak Pemerintah Awasi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat untuk bergerak bersama memerangi praktik perdagangan manusia ini. Bercermin dari keprihatinan itu, maka harapan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi para migran dan perantau menjadi tugas semua pihak.

Keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kaum migran dan perantau, khususnya tenaga kerja Indonesia (TKI), masih jauh dari harapan. Kekerasan masih menjadi bagian kehidupan dan keseharian kaum migran Indonesia selama bekerja di luar negeri, bahkan tidak jarang berujung pada kematian. Sepanjang 2007, sebanyak 206 TKI meninggal di luar negeri .

"Ironisnya, saat ini 303 TKI terancam hukuman mati, yakni 297 orang di Malaysia, empat di Saudi Arabia, satu di Singapura, dan satu di Mesir. Ini masalah sangat serius," ujar Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran-Perantau KWI, Serafin Dany Sanusi OSC, di Jakarta, Senin (21/1), Suara Pembaruan memberitakan.

Dany mengingatkan, masalah deportasi juga menjadi persoalan rutin yang menimpa buruh migran Indonesia yang tidak terdokumentasi. Di Malaysia, secara regular dilakukan deportasi setiap minggu dengan jumlah ratusan orang. Di Saudi Arabia, ribuan buruh migran Indonesia juga terancam dideportasi.

Menurut Dany, hal ini menunjukkan belum ada keseriusan dari pihak yang berwenang untuk mempersiapkan, menjamin, serta melindungi hak-hak para pekerja migran. Masalah perdagangan manusia juga menjadi hal yang patut untuk diperhatikan. Di Indonesia, jumlah korban perdagangan manusia bisa mencapai satu juta orang setiap tahun.

Sementara itu, Ketua Forum Warga Jakarta dan aktivis perlindungan buruh migran, Azas Tigor Nainggolan, menilai, perangkat hukum tentang perlindungan buruh migran sudah cukup baik. Namun, sayangnya komitmen serta penegakan aturan mengenai persoalan buruh migran dan TKI masih sangat lemah.

Pihaknya mendesak pemerintah untuk mengawasi perlindungan TKI yang merupakan penghasil devisa negara yang sangat besar. Negara mengaku setiap tahun telah mendapatkan devisa US$ 3,1 miliar dari TKI.