Home >Asia >Hongkong

Gereja Mungkin Memberi Sejumlah Sekolah Katolik Kepada Pemerintah Jika RUU Baru Disahkan

HONG KONG (UCAN) -- Gereja Katolik setempat akan menyerahkan beberapa sekolah kepada pemerintah jika dewan legislatif mengesahkan sebuah rancangan undang-undang (RUU) tentang manajemen sekolah yang ditentang Gereja karena turut campur dalam misinya, kata Uskup Hong Kong Mgr Joseph Zen Ze-kiun.

Uskup mengungkapkan keprihatinannya pada doa vigil (tuguran), 6 Juli, untuk memprotes RUU yang diusulkan pemerintah menjelang pertemuan empat hari Dewan Legislatif yang dimulai 7 Juli. Pada pertemuan itu, para anggota dewan legislatif akan mengesahkan RUU itu.

Jika RUU (Amandemen) Pendidikan 2002 disahkan, katanya, "beberapa sekolah Katolik akan sepenuhnya dikembalikan kepada pemerintah karena visi dan misi pengelolaan sekolah-sekolah ini tidak mungkin dipertahankan."

Uskup Zen dan 300 lainnya yang menghadiri doa vigil cahaya lilin, termasuk para imam, suster, guru, dan orangtua, melakukan prosesi mengelilingi gedung Dewan Legislatif selama reli itu untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka.

RUU itu, yang menurut pemerintah akan disahkan sebelum pertemuan dewan legislatif berakhir 10 Juli, akan menuntut setiap sekolah untuk memiliki sebuah komite manajemen sekolah yang anggota pemilihnya termasuk wakil guru, orangtua dan alumni. Para guru, orangtua, dan alumni di sekolah-sekolah dasar dan menengah yang dibantu pemerintah akan dituntut untuk memilih 40 persen dari anggota komite manajemen sekolah.

Lina Chan Lai-na, Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Hong Kong, yang mengorganisir doa vigil di Chater Garden di luar gedung Dewan Legislatif itu, mengatakan kepada UCA News di sela-sela reli itu bahwa peserta mengikuti doa vigil meskipun mereka tahu RUU itu kemungkinan besar akan disahkan.

Anggota Dewan Legislatif dari dua partai politik besar yang pro-pemerintah -- Aliansi Demokrasi untuk Perkembangan Hong Kong dan Partai Liberal -- mengindikasikan bahwa mereka akan mendukung RUU itu.

Maria Wong, seorang pensiunan guru beragama Katolik, mengatakan kepada UCA News di sela-sela doa vigil itu bahwa ia yakin pemerintah ingin menggunakan RUU itu untuk memperoleh lebih banyak kontrol atas sekolah-sekolah milik Gereja.

Seraya mengatakan bahwa sekolah-sekolah Katolik disambut baik dan dihargai di banyak negara, ia merasa heran mengapa pemerintah Hong Kong nampaknya mengabaikan kontribusi yang telah diberikan oleh sekolah-sekolah itu dalam sistem pendidikan di Hong Kong selama beberapa dekade.

Seorang Katolik lain bermarga Chu, yang putranya sedang bersekolah di sebuah sekolah Katolik, mengatakan, ia mendukung sikap Uskup Zen tentang RUU itu. Ia memuji uskup karena "menjelaskan kekhawatirannya tentang RUU itu kepada kami."

Chu mengakui bahwa melibatkan lebih banyak orangtua dalam manajemen sekolah itu baik. Namun ia juga menegaskan kembali keprihatinan uskup bahwa tidak setiap sekolah siap menerapkan sistem yang sama karena perbedaan tradisi dan situasi.

Uskup Zen mengatakan pada konferensi pers yang digelar 5 Juli bahwa keuskupan "mempertimbangkan secara serius untuk memohon kepada pemerintah" soal RUU itu.

Uskup mengatakan, ia berkonsultasi dengan para penasihat hukum tentang kemungkinan untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk melanggar Pasal 141 dari Undang-Undang Dasar, konstitusi mini yang memerintah Hong Kong sejak dikembalikan ke Cina tahun 1997.

Pasal itu mengatakan: "Organisasi-organisasi religius boleh, menurut praktek mereka sebelumnya, terus mengelola seminari-seminari dan sekolah-sekolah lain serta rumah sakit-rumah sakit dan lembaga-lembaga kesejahteraan, dan memberikan pelayanan-pelayanan sosial lainnya."

Pastor Simon Lam SDB dari Konferensi Pemimpin Tarekat-Tarekat Religius Pria di Hong Kong mengatakan pada konferensi pers itu bahwa kongregasi-kongregasi religius, yang mengelola 129 sekolah Katolik di Hong Kong, akan mengikuti petunjuk Uskup Zen untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah.

"Kami setuju dengan Uskup Zen bukan karena ia adalah uskup kami, tapi karena ia punya alasan kuat dalam menentang RUU itu," lanjut Pastor Lam, pengawas tiga sekolah Salesian.

Suster Mabel Chan dari Konferensi Pemimpin Tarelat-Tarekat Religius Wanita di Hong Kong mengatakan pada sebuah forum yang digelar sebelum konferensi pers itu bahwa orangtua sudah memiliki banyak peluang untuk berpartisipasi dalam urusan sekolah.

Ia membela manajemen sekolah Katolik karena cukup transparan, seraya menjelaskan bahwa sekolah-sekolah meng-upload laporan tahunan pada website mereka dan melaporkan kepada Departemen Pendidikan dan Tenaga Kerja. Ia juga menjelaskan, banyak orangtua mungkin tidak begitu memahami peran komite manajemen sekolah.

Suster Chan, pengawas dan kepala sekolah dari dua sekolah Sister Announcers of the Lord, mengatakan kepada UCA News seusai konferensi pers bahwa ia merasa sistem pendidikan di Hong Kong sangat membingungkan. Ia mengkritik pemerintah karena tidak mendengarkan para pendidik terdahulu.

Alice Woo Lo-ming, delegasi keuskupan untuk pendidikan, menegaskan bahwa banyak sekolah Katolik bekerja sama dengan orangtua dan guru dalam manajemen sekolah selama bertahun-tahun. Memperkenalkan keseragaman implementasi komite-komite manajemen lewat pengesahan RUU itu tidak perlu dilakukan, lanjutnya.

Ada 317 sekolah Katolik di Hong Kong, 122 di antaranya dikelola oleh keuskupan, 129 oleh kongregasi religius, 61 oleh Caritas, dan lima oleh umat awam.

mirifica.net